Redenominasi Rupiah

             Wacana redenominasi rupiah yang muncul sejak 2010 lalu, sempat timbul tenggelam.

Namun, kali ini pemerintah dan BI terlihat sudah sangat serius. ‘’Kuncinya adalah perekonomian yang stabil dan inflasi terkendali,’’ kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution pada acara Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah ‘’Redenominasi Bukan Sanering’’ di Jakarta, Rabu (23/1). Menurutnya, nilai tukar merupakan salah satu parameter yang dilihat oraung pandangan atas Indonesia jatuh. Sebab, mereka berhadapan dengan harga yang beratng asing ketika datang ke Indonesia. Karena itu, ketika ada wisawatan asing menukarkan mata uang mereka ke rupiah, persepsi terhadap Indonesia akan langsung terbentuk. ‘’Begitu dia belanja

atau membayar taksi dan mendengar harganya (atau tarifnya, red) langsus-ratus ribu,’’ paparnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, nilai tukar Indonesia kini terendah kedua di ASEAN. Merujuk kurs tengah BI per 21 Januari 2013 lalu, nilai tukar rupiah tercatat Rp9.680 per dolar AS. Hanya ada satu mata uang, yakni dong Vietnam yang nilai tukarnya lebih rendah. Yaitu 20.843 dong per dolar AS. Sedang mata uang negara ASEAN lain jauh lebih kuat dibanding rupiah. Padahal, kata Agus, dari sisi ukuran ekonomi, Indonesia

adalah yang terbesar di ASEAN. Itu tecermin dari besaran produk domestik bruto (PDB) RI yang mencapai 845,6 miliar dolar AS. Angka itu jauh di atas Thailand 345,65 miliar dolar AS, Malaysia 278,68 miliar dolar AS, Singapura 259,85 miliar dolar AS dan Filipina 213,12 miliar dolar AS. ‘’Jadi nilai tukar rupiah saat ini tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi kita yang baik,’’ jelas mantan Dirut Bank Mandiri itu.

Redenominasi menurut BI adalah penyederhanaan mata uang. Dalam skema redenominasi yang disusunpemerintah dan BI, angka pecahan rupiah akan disederhanakan dengan menghilangkan tiga angka nol. Misalnya, uang Rp1.000 nanti setelah redenominasi akan jadi Rp1. Uang Rp100.000 akan jadi Rp100.

Dengan catatan, meski angka nominalnya beda, nilai uang tetap sama. Agus menambahkan, redenominasi akan dilakukan bertahap agar tak terjadi salah persepsi di masyarakat. Sebab, redenominasi beda dengan sanering atau pemotongan nilai uang. ‘’Ini harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi salah paham dan resistensi (penolakan) di masyarakat,’’ katanya.

Kunci dari redenominasi adalah penyederhanaan nominal uang yang

disertai penyederhanaan harga barang/ jasa. Sebagai gambaran, kini harga sebuah

tas Rp100.000. Ketika terjadi redenominasi, uang Rp100.000 akan disederhanakan jadi Rp100, saat itu pula harga tas tersebut akan jadi Rp100. Sedang dalam kasus sanering, ketika uang jadi Rp100, harga tas tetap Rp100.000. ‘’Jadi, redenominasi tidak akan mengurangi daya beli,’’ jelasnya. Apa keuntungan redenominasi? Darmin menjawab itu akan sangat bermanfaat dalam akuntansi atau pencatatan keuangan. Misalnya, dalam dunia bisnis ataupun penyusunan anggaran negara, nilainya sudah

mencapai triliunan. Itu artinya terdapat lebih dari 12 digit angka. ‘’Dengan redenominasi, penulisan akan lebih sederhana karena tiga (angka) nol dihilangkan,’’

ujarnya. Demikian pula dalam keseharian masyarakat. ‘’Karena perhitungannya jauh lebih sederhana,’’ katanya. Kapan dimulai? Darmin menyebut, tahapan redenominasi setidaknya perlu 6-12 tahun. Sehingga, tahapan itu paling cepat akan tuntas pada 2019. ‘’Kalau realisasinya, tergantung implementasi di lapangan,’’ ujarnya. Setelah konsultasi dan sosialisasi publik, pada 2014 BI akan menerbitkan mata uang yang sama dengan mata uang beredar saat ini, hanya tiga angka nol akan dihilangkan. Misalnya, mata uang pecahan Rp100.000 nanti akan diterbitkan dalam

tampilan yang sama, hanya tulisannya jadi Rp100. Sehingga, nanti di masyarakat akan beredar dua mata uang yang tampilannya sama, tapi angka nol-nya beda. Setelah itu, secara bertahap BI akan menarik uang-uang lama. Setelah itu baru BI akan menerbitkan uang yang benar-benar baru tampilannya dengan tiga digit nol yang sudah dikurangi.

Sumber: majalah riaupos