EKONOMI POLITIK

Beberapa Defenisi:

•          Adam Smith (Wealth of Nations;1876)

Ekonomi Politik merupakan cabang dari ilmu para negarawan/legislator, memiliki dua tujuan yang berbeda; (1)menciptakan suatu sumber pendapatan/swasembada bagi masyarakat;(2)menyediakn sejumlah daya bagi pemerintah/negara agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik.

•           Martin Staniland (What’s Political Economy;1985)

Teori ekonomi politik didasarkan pada interaksi sistematis anatar aspek ekonomi dan aspek politik—hubungan kausalitas antara satu proses dengan

Pengertian Teori dan Interdepedensi Dalam Hubungan Internasional

Teori adalah alat terpenting suatu ilmu pengetahuan. Artinya, tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu: menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Teori merupakan definisi yang dipakai peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun fenomena alami, Teori, serangkaia konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena.Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu penulis dalam memahami sebuah fenomena, sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Teori mengandung tiga hal: pertama, teori merupakan serangkaian proposisi antara konsep – konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan social antara konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Teori Interdepedensi. Secara empirik, tingkat saling ketergantungan (interdepedensi) dalam masyarakat internasional yang semakin tinggi sebagai akibat proses transnasionalisme

liberalisme, Marxisme, dan Nasionalisme dalam Ekopolin

Liberalism, Marxism, Nationalism:

Major Approaches in International Political Economy

            Ekonomi Politik Internasional adalah salah satu studi yang berpengaruh di dalam hubungan internasional. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam tingkat internasional sudah melibatkan keduanya, baik ekonomi maupun politik. Seperti yang dikemukakan oleh Mingst, Ekonomi Politik Internasional didefinisikan sebagai studi yang mempelajari hubugan serta persinggungan diantara politik dan ekonomi, dan antara negara dan pasar. Ekonomi politik internasional juga menjelaskan bagaimana politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, dan bagaimana instrumen ekonomi dapat digunakan untuk kepentingan politik.

            Terdapat hubungan yang sangat kompleks di antara politik dan ekonomi, dan antara negara dan pasar, yag mana perlu dimengerti untuk kemudian memahani hubugan interasional. Di dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi, Ekonomi Politik Internasional memberikan

Makalah Metode Ilmu Hubungan Internasiona

 Oleh : Muhammad Yusrizal

2.1  Makna dan Ruang Lingkup Penelitian

            Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara obyektif, dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh, selain itu penelitian juga memberikan makna lain berupa rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, berakumulasi dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Penelitian ilmiah sering diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistimatis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Sedangkan makna metodologi adalah ilmu-ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji, selain itu metodologi penelitian memiliki makna mengenai tata cara yang lebih terperinci mengenai tahap-tahap

Ideologi Ekonomi Politik Internasional

Dalam ekonomi politik, khususnya ekonomi politik internasional, teori ekonomi politik atau yang lebih disebut Gilpin sebagai ideology adalah suatu hal yang penting. Sebagaimana yang dibahas oleh Heilbroner yang menjelaskan bahwa ideology adalah suatu kerangka berpikir actor-aktor ekonomi polirik internasional (EPI) bagaiamana system social dapat bekerja dan prinsip yang dicontohkan (Heilbroner, 1985). Dalam studi ekonomi pada umumnya, dan khususnya ekonomi internasional terdapat 3 ideologi yang dominan, yaitu: Merkantilisme, Liberalisme, dan Marxisme. Ketiganya memiliki perbedaan mendasar dalam memandang masyarakat, Negara, dan pasar.

Ideology mainstream pertama adalah Merkantilisme atau dalam artikel Gilpin disebut sebagai perspektif nasionalis. Menurut ideology ini, dalam perekonomian, Negara adalah actor sentral. Artinya adalah bahwa dalam perekonomian, politik adalah aspek yang paling menentukan. Aktivitas ekonomi adalah suatu subordinat dari tujuan pembangunan Negara sehingga aktivitas ekonomi harus tunduk pada tujuan utama yaitu untuk pembangunan Negara yang kuat (Jackson & Sorensen, 2009: 231). Teoritisi ideology ini menganggap bahwa organisasi dan fungsi system internasional adalah keutamaan Negara, keamanan internasional, dan kekuatan militer. Merkantilis menganggap bahwa perekonomian adala

Ekonomi Politik Internasiona, Pandangan Teori

Dalam perkembangannya, Ekonomi Politik Internasional banyak mengalami perubahan dinamika. Dan dalam perubahan dinamikanya tersebut berkaitan erat dengan dunia secara  global, baik dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Robert Gilpin, memberikan definisi standar mengenai ekonomi politik internasional, yaitu hubungan paralel dan saling menguntungkan antara “negara” sebagai politik dan “pasar” sebagai ekonomi  dalam dunia modern (Gilpin, 1987). Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang berkaitan erat dengan pasar internasional termasuk segala aktor yang terlibat didalamnya. Pasar merupakan integrasi fungsional, hubungan kontraktual, saling ketergantungan yang luas antara pembeli dan penjual, struktur ekonomi yang terjadi dimana hasil akhir ditentukan oleh harga. Studi tentang Ekonomi Politik Internasional menerangi alasan mengapa perubahan terjadi dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam pasar terjadi dinamika yang dipengaruhi oleh keadaan politik antar aktor dan kebudayaan masyarakat. Gilphin mengungkapkan bahwa sejarah ekonomi dan politik yang terjadi dunia internasional ini dipengaruhi kuat oleh kondisi pasar dan keadaan lingkungan masyarakatnya (Gilphin, 1987).

Seiring dengan perkembangan dunia, dinamika politik dan ekonomi dalam pasar juga terus berubah menjadi semakin kompleks. Tiga teori dasar utama Ekonomi Politik Internasional, liberalisme,

KONSEP MERKANTILISME DAN PENDAPAT PARA AHLI MERKANTILIS DAN TEORI PRA KLASIK MERKANTILISME

 Konsep Umum Merkantilisme

Banyak pendapat yang sudah dicetuskan para tokoh sejak jaman kuno. Pada jaman tersebut ekonomi masih terikat dengan kuatnya prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber pada agama. Keterikatan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan konsep ekonomi pada jaman pertengahan dan pada abad pertengahan.

Munculnya paham merkantilisme oleh para kaum aliran merkantilis pada dasarnya menitikberatkan kepada bidang ekonomi seperti masalah-masalah keduniawian. Oleh karena pemahaman merkantilisme yang terbatas pada masalah keduniawian, sehingga banyak bermunculan pendapat-pendapat yang muncul hanya saja memikirkan aspek ekonomis, bukan pada etika dan moral semata. Dengan kata lain merkantilis merupakan perintis kearah pemikiran ekonomi yang hanya memandang berdasarkan masalah-masalah ekonomi yang bersifat keduniawian.

Berbagai konsep yang dikemukakan oleh kaum merkantilis hanya diperoleh dari semua Negara barat yang perekonomian pada saat itu sedang berkembang (Teguh Sihono, 2008). Negara-negara tersebut adalah inggris dan perancis. Sehingga konsep-konsep ekonomi dalam Negara tersebut mampu memberikan warna terhadap ajaran kaum merkantilisme.

Sebenarnya hingga saat ini belum ada kesepakatan apakah merkantilisme dapat disebut sebagai aliran/madzab ekonomi. Sebagian mengganggap bahwa merkantilisme adalah suatu kebijakan ekonomi dalam bidang perdagangan yang terjad

Pemikiran Ekonomi Merkantilisme

Merkantilisme berkembang pada abat ke-15 sampai 17, dan berasal dari kata merchand yang artinya pedagang. Walaupun para ahli masih meragukan apakah merkantilisme benar merupan suatu aliran/mashab atau bukan, namun aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan teori ekonomi.

Aliran ini timbul pada masa ketika perdagangan antar negara semakin berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya dengan dengan memproduksi sendiri, pada masa merkantilisme ini berkembang paham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain, surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara.

Berdasarkan pandangan baru kaum merkantilisme yang berkembang pesat pada zaman itu, banyak negara Eropa yang membangun perekonomiannya dengan upaya ekspor ke negara lain, dan sedapat mungkin mengurangi impor. Paham yang di anut kaum merkantilisme adalah sebagai berikut:

1.     surplus perdagangan suatu negara merupakan tanda kekayaan negara tersebut

2.     pemilikan logam mulia berarti pemilikan kekayaan

3.     dalam suatu transaksi perdagangan, akan ada pihak yang mendapat keuntungan dan ada pihak yang menderita kerugian.

Tokoh-tokoh Merkantilisme

1. Thomas Mun

Dalam bukunya yang berjudul “England Treasure

Kongres Amerika Serikat

Oleh                : Muhammad Yusrizal

MK                  : Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan Kanada

Kongres Amerika Serikat (United States Cognress)adalah cabang legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Sistem yang dianut adalah sistem dua kamar atau bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dewan Perwakilan terdiri dari 435 anggota, masing-masing mewakili sebuah distrik dan bertugas selama dua tahun. Selain 435 anggota berhak suara, terdapat juga lima anggota tanpa hak suara, yaitu empat orang perwakilan dan seorang komisioner residen. Terdapat satu perwakilan dari Washington, D.C., Guam, Kepulauan Virgin, dan Samoa Amerika, dan komisioner residen dari Puerto Rico. Jumlah kursinya dibagi berdasarkan jumlah penduduk tiap negara bagian; sedangkan dalam Senat, setiap negara bagian memiliki dua Senator, tidak memandang populasi. Ada 100 orang senator, yang menjabat selama enam tahun. Anggota DPR dan senator, dipilih secara langsung oleh masyarakat, tetapi di beberapa negara bagian gubernur dapat memilih pengganti sementara ketika sebuah kursi Senat kosong. Konstitusi Amerika Serikat memberikan seluruh kekuasaan legislatif dari pemerintah federal dalam Kongres. Kekuasaan kongres dibatasi kepada yang disebutkan dalam Konstitusi; seluruh kekuasaan lain diberikan kepada negara bagian dan masyarakat. Kekuasaan yang tertulis dari Kongres termasuk otoritas untuk mengatur perdagangan luar negeri dan antar negara bagian, memungut pajak, mendirikan pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, untuk mengatur angkatan bersenjata, dan menyatakan perang.

Senat sepenuhnya setara kedudukannya dengan

Berdirinya Negara Dan Pemerintah Amerika Yang Pertama

Oleh                : Muhammad Yusrizal

MK                  : Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan Kanada

Amerika Serikat terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris selepas Revolusi Amerika setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776. Perang ini dimulai karena kolonis merasa diperlakukan tidak adil oleh Inggris. Setelah Revolusi, Amerika Serikat menghadapi banyak masalah, seperti perbudakan. Pada tahun 1800-an, AS memperoleh banyak wilayah dan mulai terindustralisasi. Dari tahun 1861 hingga 1865, Perang Saudara Amerika berkecamuk antara Utara dengan Selatan. Perang ini diakibatkan karena sengketa mengenai hak-hak negara bagian, perbudakan, dan masa depan Amerika Serikat. Beberapa negara bagian di Selatan meninggalkan Amerika Serikat dan mendirikan Konfederasi.

Bangsa Inggris mencoba mendirikan permukiman di Pulau Roanoke tahun 1585, tetapi tidak berlangsung lama. Pada tahun 1607, permukiman Inggris pertama yang dapat bertahan berdiri di Jamestown, Virginia. Permukiman ini didirikan oleh John Smith, John Rolfe, dan orang-orang Inggris lainnya yang tertarik dengan kekayaan dan petualangan. Koloni di Virginia hampir gagal bertahan karena penyakit dan kelaparan, tetapi berhasil karena penanaman tembakau. Pada tahun 1621, sekelompok orang Inggris yang dijuluki Pilgrim Fathers (orang yang melarikan diri karena berselisih faham dengan gereja) menetap di Plymouth, Massachusetts. Koloni yang lebih besar dibangun di Teluk Massachusetts oleh Puritan tahun 1630. Daripada menemukan emas, Pilgrims dan Puritan lebih tertarik untuk membuat masyarakat yang lebih baik, yang mereka juluki "kota di sebuah bukit." Roger Williams

Hubungan Luar Negeri AS

Oleh                : Muhammad Yusrizal

MK                  : Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan Kanada

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah kebijakan di mana Amerika Serikat berinteraksi dengan bangsa-bangsa asing dan menetapkan standar interaksi untuk organisasi nya, perusahaan dan warga negara individual. . Jangkauan global dari Amerika Serikat ini didukung oleh 14 triliun ekonomi $, kira-kira seperempat dari GDP global , dan anggaran pertahanan sebesar $ miliar, 711 yang menyumbang sekitar 43% dari pengeluaran militer global . Para Menteri Luar Negeri AS adalah menteri luar negeri dan pejabat dibebankan dengan-untuk-negara diplomasi negara, meskipun Presiden memiliki kewenangan tertinggi atas kebijakan luar negeri , kebijakan yang mencakup mendefinisikan kepentingan nasional , serta strategi yang dipilih untuk kedua menjaga bahwa dan mencapai tujuan kebijakan.

Menyatakan tujuan resmi dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sebagaimana disebutkan dalam Agenda Kebijakan Luar Negeri dari Departemen Luar Negeri AS , adalah "untuk menciptakan aman, demokratis, dan sejahtera dunia yang lebih untuk kepentingan rakyat Amerika dan internasional komunitas ". Di samping itu, DPR Amerika Serikat Komite Luar Negeri negara sebagai beberapa tujuan yurisdiksi nya: "kontrol ekspor, termasuk non-proliferasi teknologi nuklir dan hardware nuklir; tindakan untuk membantu hubungan komersial dengan negara-negara asing dan untuk menjaga Amerika bisnis luar negeri; perjanjian komoditi Internasional; pendidikan internasional, dan perlindungan warga negara Amerika di luar negeri dan pengusiran . "  kebijakan luar negeri AS dan bantuan asing telah menjadi subyek banyak perdebatan, pujian dan kritik baik di dalam negeri dan luar negeri.

Sejarah Konflik Laut Cina Selatan

         Secara geografis kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory yaitu Makau. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC.

Kawasan laut Cina Selatan, bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama.

Laut Cina Selatan sendiri terdapat empat kelompok gugusan kepulauan, dan karang-karang yaitu: Paracel, Spartly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spartly dan paracel, (misalnya perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spartly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Di antara kedua kepulauan itu, permasalahannya lebih terpusat pada Spartly, yang merupakan gugus kepulauan yang mencakup bagian laut Cina Selatan, yang diklaim oleh enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia, sementara

Ekonomi Amerika Serikat

AS menjalankan sistem ekonomi kapitalis. Pertumbuhan ekonomi negara ini kokoh di permukaannya, pengangguran dan inflasi rendah, dan defisit perdagangan yang rendah (berarti AS membeli lebih banyak barang dari negara lain daripada menjual). Ekonomi AS ialah salah satu yang terpenting di dunia. Banyak negara telah menjadikan dolar AS sebagai tolok ukur mata uangnya, artinya berharga atau tidaknya mata uang mereka ditentukan oleh dolar. Sejumlah negara menggunakan dolar sebagai mata uangnya. Bursa saham AS dipandang sebagai indikator ekonomi dunia. Negara ini memiliki banyak sumber daya mineral, seperti emas, minyak, batu bara dan endapan uranium. Pertanian membuat negara ini berada di antara produsen utama, di antara lainnya, jagung, gandum, gula dan tembakau. AS memproduksi mobil, pesawat terbang dan benda elektronik. Sekitar 3/4 of penduduk AS bekerja di industri jasa.

Ekonomi liberal

Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan (proses) alami" yang dipahami oleh sementara

Hukum Perdata Internasional

Definisi HPI

•          Menurut Van Brakel

                dalam buku grond en beginselen van nederland internationaal privatrecht mengatakan : “internationaal privatrecht is a national recht voor internationale recht verhouding geschreven”

•          HPI adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubunagn hukum internasional

•          Menurut Prof. DR. S. Gautama. S.H.

                “….keseluruhan peraturan atau keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah dari 2 atau lebih negara yang berbeda dalam lingkunagn kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal.

1. HPI adalah hukum nasional, HPI bukanlah hukum internasional
2. Sumber hukum HPI adalah hukum nasional
3. Yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa

                Contoh: pernikahan antar warga negara satu dengan warga negara lain

Masalah-masalah pokok HPI:

1)      Hakim/ badan hukum peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing. (chioce of yuridiction) merupakan hukum acara dalam HPI

2)      Hukum manakah yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan maasalah HPI (the appropriate legal system)

3)      Sejauh mana suatu peradilan harus memperahatikan

Ciri-Ciri Dari Ekonomi Liberal

Ciri ekonomi liberal

• Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
• Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
• Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
• Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
• Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
• Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
• Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
• Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Keuntungan dan kelemahan dari ekonomi liberal

Keuntungan

Ada beberapa keuntungan dari

Susunan Pemerintahan Nasional Amerika

Oleh                : Muhammad Yusrizal

MK                  : Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan Kanada

Bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah federasi, yaitu sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.  Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat

a.       Amerika Serikat adalah negara republik dengan

Sistem Peradilan Federal Amerika Serikat

Oleh      : Muhammad Yusrizal

MK        : Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan  Kanada

             

               Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem federal pemerintah. Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap dijalankan oleh negara-negara bagian. Setiap limapuluh negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri, struktur pemerintahan sendiri, kitab undangundang sendiri, dan sistem pengadilan sendiri. Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal.

     Pengadilan-pengadilan federal memiliki kekuasaan peradilan yang eksklusif atas kasus-kasus jenis tertentu, misalnya kasus yang menyangkut undang-undang federal, persengketaan antara negara-negara bagian, dan kasus-kasus yang menyangkut pemerintah asing. Di dalam bidang-bidang tertentu lainnya, pengadilan-pengadilan federal berbagi-pakai kekuasaan peradilan dengan pengadilan-pengadilan negeri. Misalnya, pengadilan federal dan pengadilan negeri kedua-duanya boleh memutuskan kasus-kasus yang menyangkut pihak-pihak bersengketa yang bertempat tinggal di negara bagian yang berbeda. Pengadilanpengadilan negeri memiliki kekuasaan peradilan eksklusif atas kasus-kasus yang umumnya sangat luas.

                Bagian bawah adalah pengadilan distrik

Sistem Kepartaian Amerika

Oleh                : Muhammad Yusrizal

MK                  : Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan  Kanada

Konstitusi Amerika Serikat adalah diam pada organisasi politik, terutama karena sebagian besar pendiri tidak menyukainya, namun partai politik besar dan kecil dan kelompok segera muncul, dalam pemilihan partisan, kandidat dicalonkan oleh partai politik atau mencalonkan diri menjadi pejabat publik sebagai calon independen. Setiap negara memiliki kebijaksanaan yang signifikan dalam menentukan bagaimana kandidat dicalonkan, dan dengan demikian layak untuk ditampilkan pada pemungutan suara pemilu. Biasanya, calon partai besar secara resmi dipilih dalam primer partai atau konvensi, sedangkan partai kecil dan Independen diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses mengajukan petisi.

Sistem partai  politik modern di Amerika Serikat adalah sistem dua partai didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik . Kedua pihak telah memenangkan setiap pemilihan presiden Amerika Serikat sejak 1852 dan telah menguasai Kongres Amerika Serikat setidaknya sejak 1856. Beberapa lain pihak ketiga dari waktu ke waktu mencapai representasi yang relatif kecil pada tingkat nasional dan Negara,  antara dua partai besar, Partai Demokrat umumnya posisi dirinya sebagai pusat gris kiri dan mendukung liberalisme Amerika , sedangkan Partai Republik umumnya memposisikan dirinya sebagai kanan-tengah dan mendukung konservatisme Amerika 

Tahun 1792, Thomas Jefferson dan James Madison membentuk Partai Republik dari berbagai faksi negarawan yang sudah dipilih, dan sebuah konfederasi longgar dari mereka menentang Federalis. Demokrat-Republik, karena mereka dipanggil oleh media, menentang pemerintah nasional yang kuat, disukai Prancis atas Inggris, menyatakan keraguan dari pengadilan federal Federalis didominasi, dan menentang sebuah bank nasional dan Angkatan Laut nasional.

Tahun 1820 awal, garis antara

Teori terbentuknya Negara

Oleh                : Muhammad Yusrizal

MK                  : Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan Kanada

`Teori hukum alam. Pemikiran pada masa plato dan aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya negara proses terbentuknya Negara di zaman modern. Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan, pemisahan diri, dan pendudukan atas Negara atau wilayah yg blm ada pemerintahan sebelumnya.

Unsur Negara :

Bersifat konstitutif. Berarti bahwa dalam Negara tsb terdapat wilayah yg meliputi udara, darat, dan perairan(dalam hal ini unsur perairan tdk mutlak), rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yg berdaulat, bersifat deklaratif. Sifat ini ditunjukan oleh adanya tujuan Negara, UUD, pengakuan dari Negara lain baik secara de jure maupun de facto dan masuknya Negara dalam perhimpunan bangsa2 mis PBB. Bentuk Negara: sebuah Negara dapat berbentuk Negara kesatuan dan Negara serikat
Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya Negara merupakan suatu proses yang berkesinambungan. secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut :a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesiab. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan c. Keadaan bernegara yang nilai nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

Teori Negara dan Pemerintahan

Asal mula terjadinya negara dilihat

Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara ( AS, Inggris dan China)

A. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokratis. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah:

a. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal) berada d