Ideologi Ekonomi Politik Internasional

Dalam ekonomi politik, khususnya ekonomi politik internasional, teori ekonomi politik atau yang lebih disebut Gilpin sebagai ideology adalah suatu hal yang penting. Sebagaimana yang dibahas oleh Heilbroner yang menjelaskan bahwa ideology adalah suatu kerangka berpikir actor-aktor ekonomi polirik internasional (EPI) bagaiamana system social dapat bekerja dan prinsip yang dicontohkan (Heilbroner, 1985). Dalam studi ekonomi pada umumnya, dan khususnya ekonomi internasional terdapat 3 ideologi yang dominan, yaitu: Merkantilisme, Liberalisme, dan Marxisme. Ketiganya memiliki perbedaan mendasar dalam memandang masyarakat, Negara, dan pasar.

Ideology mainstream pertama adalah Merkantilisme atau dalam artikel Gilpin disebut sebagai perspektif nasionalis. Menurut ideology ini, dalam perekonomian, Negara adalah actor sentral. Artinya adalah bahwa dalam perekonomian, politik adalah aspek yang paling menentukan. Aktivitas ekonomi adalah suatu subordinat dari tujuan pembangunan Negara sehingga aktivitas ekonomi harus tunduk pada tujuan utama yaitu untuk pembangunan Negara yang kuat (Jackson & Sorensen, 2009: 231). Teoritisi ideology ini menganggap bahwa organisasi dan fungsi system internasional adalah keutamaan Negara, keamanan internasional, dan kekuatan militer. Merkantilis menganggap bahwa perekonomian adala

h salah satu alat politik. Perekonomian internasional dipandang sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang berlawanan dan bersifat zero-sum game artinya adalah bahwa keuntungan suatu Negara adalah kerugian bagi Negara lain. Tujuan utama dari ideology ini adalah guna mencapaipower Negara (Jackson & Sorensen: 179). Menurut asumsi merkantilis kekayaan material yang dikumpulkan oleh Negara dapat menjadi basis kekuatan suatu negara. Menurut Gilpin, terdapat dua  bentuk perekonomian merkantilis, yaitu: pertama, merkantilis ramah (benign) dimana Negara memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya demi keamanan nasionalnya, kebijakan seperti itu tidak akan berdampak negative bagi Negara lain. Bentuk kedua adalah Merkantilisme agresif (Malevolent Mercantilism), dimana Negara-negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi dan berdampak negative pada Negara lain (Jackson & Sorensen, 2009: 232).

Ideology mainstream kedua adalah liberalism ekonomi. Pada dasarnya ideology ini menganggap bahwa seharusnya perekonomian berorientasi pada pasar dan harus ada otonomi perekonomian (laissez-faire). Anggapannya adalah bahwa pasar akan memberikan kepuasan spontan terhadap kebutuhan manusia (Jackson &Sorensen, 1999: 181). Pasar adalah arena terbuka dimana actor-aktor tersebut akan saling bertukar dan menjual barang-barang. Yang menjadi actor utama adalah individu maupun kelompok individu (perusahaan) sebagi konsumen sekaligus sebagai produsen. Pasar akan mengakomodasi sifat kerjasama diantara actor-aktor ekonomi yang sifatnya adalah positive sum game, artinya adalah bahwa asumsi liberalis menganggap bahwa dalam perekonomian pasar masing-masing actor akan bekerjasama untuk dapat saling memberikan keuntungan bagi satu sama lain. Dalam liberalism ini yang ingin dicapai adalah kesejahteraan maksimum individu dalam masyarakat. Untuk mencapai pasar yang kondusif, liberalis menganggap intervensi Negara dan pemerintah harus diminimalisasi. Harus ada suatu otonomi ekonomi, dimana harus dipisahkan antara ekonomi dan politik, karena menurut Gilpin kedua hal tersebut memiliki suatu hokum dan logika masing-masing, Tujuan utama perekonomian adalah untuk dapat memberikan keuntungan bagi konng disebabkan oleh ekonomi yang tidak merata, yang pada akhirnya nanti konflik itulah yang menjadi fundamental proses politik (Jackson & Sorensen: 185). Dalam ekonomi Marxis yang menjadi tujuan utama adalah kepentingan kelas.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam ekonomi politik, khususnya ekonomi politik internasional dikenal tiga ideology yang dominan, yaitu: Liberalisme ekonomi, Marxist, dan juga Merkantilisme. Ketiganya memiliki perspektif yang berbeda. Liberalisme sangat mengutamakan perekonomian pada system pasar dengan seminimal mungkin intervensi Negara dalam aktivitas perekonomian. Merkantilisme menganggap bahwa ekonomi berada di bawah Negara (politik), artinya adalah bahwa ekonomi adalah salah satu instrument Negara untuk mendapat power. Sedangkan Marxist memandang bahwa politik dikendalikan oleh proses ekonomi, dalam hal ini adalah konflik kepentingan antara kaum borjuis dengan kaum proletarian. Jadi dalam mengkaji EPI tidak dapat lepas dari ketiga ideology mainstream tersebut.

Referensi:

·         Jackson, Robert and G. Sorensen. 1999. “International Political Economy”, dalam Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press, pp. 175-216

·         Gilpin, Robert. 1987. “Three Ideologies of Political Economy”, dalam the Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press, pp. 25-64