Oleh : Muhammad
Yusrizal
MK :
Politik dan Pemerintahan Negara Amerika Utara dan Kanada
Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk
sistem federal pemerintah. Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu
kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak
didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap dijalankan oleh
negara-negara bagian. Setiap limapuluh negara-negara bagian memiliki konstitusinya
sendiri, struktur pemerintahan sendiri, kitab undangundang sendiri, dan sistem
pengadilan sendiri. Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial
dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal.
Pengadilan-pengadilan federal memiliki
kekuasaan peradilan yang eksklusif atas kasus-kasus jenis tertentu, misalnya
kasus yang menyangkut undang-undang federal, persengketaan antara negara-negara
bagian, dan kasus-kasus yang menyangkut pemerintah asing. Di dalam bidang-bidang
tertentu lainnya, pengadilan-pengadilan federal berbagi-pakai kekuasaan
peradilan dengan pengadilan-pengadilan negeri. Misalnya, pengadilan federal dan
pengadilan negeri kedua-duanya boleh memutuskan kasus-kasus yang menyangkut
pihak-pihak bersengketa yang bertempat tinggal di negara bagian yang berbeda.
Pengadilanpengadilan negeri memiliki kekuasaan peradilan eksklusif atas
kasus-kasus yang umumnya sangat luas.
Bagian bawah adalah pengadilan distrik
federal, yang memiliki yurisdiksi asli dalam sebagian besar kasus hukum
federal. Terdiri dari 92 kabupaten, sistem distrik federal
pengadilan setidaknya memiliki satu bangku di setiap dari 50 negara, serta
masing-masing di District of Columbia dan Puerto Rico. Ada dari 1 sampai lebih dari
20 hakim di tiap kabupaten, dan, seperti ahli hukum federal yang paling, hakim
pengadilan distrik diangkat oleh Presiden dan melayani untuk hidup.
Kasus yang ditangani oleh pengadilan
distrik federal termasuk yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Konstitusi
atau undang-undang federal lainnya, maritim sengketa, kasus-kasus yang langsung
melibatkan negara atau pemerintah federal, dan kasus-kasus di mana pemerintah
asing, warga negara asing, atau warga negara dari dua atau lebih negara yang
berbeda yang terlibat. Didirikan oleh Kongres pada tahun 1891,
pengadilan banding sistem terdiri dari 11 rangkaian peradilan di seluruh 50
negara ditambah satu di District of Columbia. Selain banding mendengar dari
masing-masing pengadilan distrik, pengadilan banding memiliki yurisdiksi asli
dalam kasus yang melibatkan suatu tantangan dengan perintah dari badan regulasi
federal, seperti Securities and Exchange Commission.
Pengadilan
tertinggi dalam sistem federal adalah Mahkamah Agung Amerika
Serikat, pengadilan federal hanya secara eksplisit diamanatkan oleh Konstitusi.
Sejak 1869 telah terdiri dari satu Hakim Ketua dan
delapan Hakim Associate. Mahkamah Agung duduk di Washington, DC, dan memiliki
yurisdiksi akhir pada semua kasus yang mendengar. Pengadilan tinggi dapat
meninjau keputusan yang dibuat oleh pengadilan banding AS, dan juga dapat
memilih untuk mendengarkan banding dari pengadilan banding negara jika masalah
konstitusi federal atau lainnya yang terlibat. Mahkamah Agung memiliki
kewenangan asli dalam jumlah terbatas kasus, termasuk yang melibatkan diplomat
tinggi dari negara lain atau mereka antara dua negara bagian AS. Selain itu,
pengadilan federal mempertahankan sekelompok pengadilan yang menangani terbatas
jenis tertentu dari perselisihan. Termasuk diantaranya seperti pengadilan
federal khusus Pengadilan Klaim Federal, yang mengadili klaim moneter terhadap
pemerintah AS, dan Pengadilan Pajak. hakim pengadilan khusus, tidak seperti
mereka yang dalam tiga tingkat utama peradilan federal, tidak melayani untuk
hidup. Angkatan bersenjata AS memiliki pengadilan militer untuk kasus-kasus
yang melibatkan personil militer.
Kontroversi
telah muncul pada akhir 1990 an, atas respon pengadilan banding federal untuk
terus beban kasus meningkat. Kritikus menuduh bahwa pengadilan menabung
beberapa kasus untuk pertimbangan penuh dan acuh tak acuh menegaskan banyak
keputusan pengadilan lebih rendah daripada penerbitan beralasan pendapat;
banyak orang merasa bahwa praktek ini menggerogoti kepercayaan dalam sistem dan
menyangkal berperkara kesempatan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah
Agung. Pembela dari latihan menjawab bahwa hal itu diperlukan jika resolusi
cepat kasus yang terjadi
Hubungan Pemerintah
Federal dan Negara Bagian
Pemerintah federal Amerika Serikat adalah pemerintah pusat Amerika Serikat yang
didirikan berdasarkan Konstitusi
Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki tiga
cabang yaitu: legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
Pemerintah federal Amerika Serikat didirikan pada tahun 1790 dan dianggap
sebagai federasi
nasional modern pertama di dunia. Meskipun demikian, rincian federalisme
Amerika telah menjadi perdebatan sejak diundangkannya Konstitusi Amerika
Serikat, di mana beberapa pihak mengargumentasikan kekuasan nasional secara
luas, sedangkan pihak lain menafsirkan pasal-pasal Konstitusi tentang kekuasaan
pemerintah nasional secara harfiah.
Sejak Perang
Saudara Amerika, kekuasaan Pemerintah Federal secara umum telah
berkembang dengan hebatnya, kendati terdapat beberapa periode ketika pendukung
hak-hak negara bagian telah berhasil membatasi kekuasaan federal melalui
tindakan legislatif, prerogatif eksekutif, atau melalui penafsiran
konstitusional di mahkamah. Kedudukan pemerintah federal berada di Washington, D.C.. Kata
"Washington" telah terbiasa dijadikan istilah pengganti bagi
pemerintah federal Amerika Serikat. Pemerintah negara bagian cenderung memiliki
pengaruh terbesar pada sebagian besar kehidupan sehari-hari orang Amerika
Serikat.
Amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat melarang Pemerintah Federal
untuk menjalankan kekuasaan manapun yang tidak didelegasikan kepadanya oleh
Negara Bagian; hasilnya, negara bagian menangani sebagian besar isu yang paling
relevan bagi perseorangan di dalam jurisdiksi masing-masing. Karena pemerintah
negara bagian kekurangan kekuasaan untuk mencetak mata uang, mereka harus
mendapatkan penghasilan apakah itu melalui pajak ataupun surat utang
(kedua-duanya secara politik kurang merakyat karena retribusi nasional yang
begitu banyak yang disediakan oleh Amandemen ke-16 Konstitusi Amerika Serikat
tentang pajak penghasilan perseorangan). Hasilnya, pemerintah negara bagian
cenderung memaksakan adanya pemotongan beberapa anggaran ketika ekonomi sedang
lesu, yang secara kuat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi tanggungan negara
bagian.
Tiap-tiap negara bagian memiliki konstitusi tertulis, undang-undang, dan
pemerintahan sendiri-sendiri. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang besar dalam
hal undang-undang dan prosedur di antara masing-masing negara bagian,
menyangkut kemiskinan, pidana, kesehatan, dan pendidikan. Petugas terpilih
tertinggi dari tiap-tiap negara bagian adalah gubernur. Tiap-tiap negara
bagian juga memiliki parlemen (bikameralisme
adalah sistem yang diterapkan di tiap-tiap negara bagian, kecuali Nebraska), yang para
anggotanya mewakili para pemberi suara di negara bagian yang bersangkutan.
Tiap-tiap negara bagian memelihara sistem peradilan negara bagian
sendiri-sendiri. Di beberapa negara bagian, para hakim tinggi dan yang lebih
rendah dipilih oleh rakyat; di negara bagian lainnya, mereka diangkat, karena
mereka di dalam sistem federal
Pada umumnya
kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal
meliputi:
1.
hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek
hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan
diplomatik;
2.
hal-hal yang mutlak mengenai
keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
3.
hal-hal tentang konstitusi dan
organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi
peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai
masalah uji material konstitusi negara bagian;
4.
hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan
pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang
(moneter);
5.
hal-hal tentang kepentingan bersama
antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.
Referensi
Situs Resmi DPR Amerika Serikat House.gov di akses tanggal 5 April 2011-04-06
Kaiser,
Frederick M. (2006-01-03). "Congressional
Oversight". Congressional Research Service. http://www.fas.org/sgp/crs/misc/97-936.pdf. di akses pada tanggal 5 april 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar