Berbagi Berita dan Informasi Islami Dalam Kesederhanaan

Kalangan BER*UANG Sang Penikmat Subsidi BBM

Oleh  : Muhammad Yusrizal

            Pemerintah pada waktu yang lalu sempat pusing memikirkan rencana kenaikan harga subsidi BBM yang menimbulkan pro dan kontra, yakni kelompok yang menginginkan harga BBM naik karena mengikuti harga minyak mentah dunia yang meningkat serta kelompok yang menolak rencana kenaikan harga tersebut dengan alasan masyarakat kecil akan sengsara karena subsidi BBM khusus untuk kalangan bawah dan menengah yang mana pada akhirnya kelompok kontra yang menolak kenaikan harga BBM berhasil, akan tetapi masyarakat kecil dan menengah tetap saja dirugikan karena kebijakan pemerintah yang di nilai tidak efektif serta fakta di lapangan yang salah sasaran. Pemerintah sangat lemah, kebijakan pemerintah justru tidak bijak dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah hanya makin menyengsarakan masyarakat kecil karena tidak tahu tujuan kepada siapa subsidi BBM itu diberikan, apakah untuk mereka dari kalangan elit dengan mengendarai mobil mewah yang menghabiskan BBM setiap harinya selalu nongkrong di pengisian premium yang notabenenya adalah BBM bersubsidi.  Rakyat kecil yang seharusnya menikmati subsidi BBM malah membeli dengan harga yang tinggi karena hanya diperoleh dari pedagang eceran, apakah ini yang dinilai pemerintah yang pro terhadap rakyat kecil, apakah ini yang dinilai pemerintah sebagai keadilan untuk seluruh rakyat indonesia? Atau karena pemerintah hanya memikirkan perputaran uang yang cepat dari distribusi BBM agar BBM menjadi langka disetiap SPBU yang banyak mengantri puluhan mobil baru dari orang kaya yang sedang mengisi premium sedangkan satupun jarang yang berada pada antrian pengisian pertamaxs yang notabenenya bahan bakar non subsidi. Jika pemerintah memikirkan rakyat kecil maka kelangkaan bahan bakar bersubsidi tidak akan pernah terjadi, jika pemerintah bijak dalam memberikan sasaran untuk siapa bahan bakar bersubsidi itu diberikan maka rakyat kecil yang membutuhkan subsidi BBM di setiap pelosok negeri tidak akan pernah kurang.

            Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, rakyat indonesia masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan namun diantara jutaan rakyat miskin indonesia juga masih banyak memiliki milyarder golongan-golongan elit yang memiliki penghasilan lebih dari mencukupi sehingga tidak jarang dari mereka memiliki tiga bahkan empat unit kenderaan roda empat yang golongan mewah sampai harga milyaran rupiah yang siap boros menghabiskan bahan bakar, tapi bagi mereka itu tidak akan menjadi masalah karena uang yang dikeluarkan sangat tercukupi jika di isi dengan Bahan bakar bersubsidi yang jauh lebih murah jika di bandingkan bahan bakar non subsidi. Pemikiran pemerintah untuk menyelamatkan uang negara tidak pernah sampai kepada rakyat kecil, jika pemerintah benar-benar konsisten untuk membangun negara lebih baik lagi maka pemerintah dapat menyelamatkan uang yang bahkan sampai trilyunan rupiah  dari distribusi BBM bersubsisdi yang tepat pada sasarannya. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap subsidi BBM yang dibuat pemerintah sangat tersenyum lebar dan begitu bahagia dengan kebijakan pemerintah yang sangat lemah ini karena mereka bisa meraup keuntungan yang berlimpah dari kelalaian pemerintah dalam menyikapi permasalahan subsidi BBM ini yang selalu saja menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan sosial masyarakat yang pada akhirnya tetap saja masyarakat golongan menengah kebawah yang menjadi korban akibat kelalaian pemerintah. Masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi yang diberikan pemerintah justru terabaikan disebabkan ulah mereka yang dari kalangan ber*uang yang dapat membeli apapun dengan uang tidak terkecuali BBM bersubsidi, kebijakan pemerintah mengenai larangan kenderaan mewah menggunakan bahan bakar bersubsidi tidak ubahnya hanya sebuah ocehan yang sesuka hati untuk di dengarkan dan di patuhi ataupun sebaliknya dengan mengindahkan dan menganggap angin lalu semata, seharusnya pemerintah harus lebih agresif dan tegas dalam memberikan sanksi yang tepat dan cepat kepada pelanggar hukum yang menyengsarakan rakyat, pemerintah dan pihak media seharusnya bekerja sama dalam membasmi kalangan ber*uang yang nakal ini, bukan hanya sekadar mewawancarai di lokasi yang sedang kedapatan mengisi BBM bersubsidi dan malah membiarkan begitu saja tanpa ada tindakan maupun sanksi sedikitpun.

            Pemerintah tidak tegas pada setiap kebijakan yang dibuatnya, karena ketidak tegasan pemerintah inilah maka timbullah sikap tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Pelanggaran- pelanggaran hukum di indonesia seakan jamur yang sedang berkembang di musim hujan, masyarakat indonesia tanpa rasa takut dan bersalah sering melakukan pelanggaran hukum mulai dari yang kecil sampai yang besar karena mereka sangat sadar sekali betapa lemahnya penegakan hukum di indonesia. Dalam menentukan sanksi terhadap masyarakat elit yang menggunakan kenderaan mewah yang sering kedapatan baik secara langsung ataupun tidak langsung sedang mengisi bahan bakar bersubsidipun pemerintah tidak berani mengambil sikap, di tiap-tiap SPBU di seluruh indonesia terutama di kota-kota besar sangat sering kali terlihat mereka yang mengisi subsidi BBM yang seharusnya untuk rakyat kecil padahal secara keuangan mereka mampu sekali untuk mengisi bahan bakar yang non subsidi. Kelalaian pemerintah ini berimbas kepada aparat pemerintah yang memiliki kenderaan plat merah, mereka juga dengan sengaja mengisi bahan bakar subsidi yang sebenarnya mereka telah diberikan tunjangan bahan bakar setiap bulannya, tanpa perasaan malu ataupun bersalah sedikitpun mereka dengan senang hati mengisi kenderaannya dengan bahan bakar bersubsidi padahal pemerintah sudah melarang penggunaan bahan bakar bersubsidi kepada kenderaan plat merah. Kenapa ini sering terjadi dan seperti hal umum yang tidak ada salahnya dalam segi undang-undang? Hal ini terjadi ketidak tegasan pemerintah dalam menegakkan setiap undang-undang dan hukum yang dibuat. Pemerintah seharusnya turun kelapangan secara langsung, mengecek setiap SPBU serta memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pemilik SPBU dan juga pelaku yang membiarkan kenderaan mewah dengan sengaja mengisi bahan bakar bersubsidi, pemerintah tidak boleh dengan hanya melihat pemberitaan di telvisi semata tanpa melakukan apapun. Pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum di indonesia. Pemerintah seharusnya mulai memikirkan untuk menyelamatkan uang negara yang telah dikeluarkan pada subsidi bahan bakar minyak yang tujuan awalnya untuk meringankan rakyat keci malah dinikmati kalangan elit, kalangan kaya, kalangan ber*uang yang mereka sebenarnya mampu untuk membeli bahan bakar non subsidi.

            Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan volume kenderaan terbesar di dunia, setiap harinya dikota sampai pedesaan kenderaan merupakan kebutuhan primer yang wajib dimiliki, hal ini akan menimbulkan kemacetan disetiap ruas jalan pada setiap kota-kota di indonesia yang juga berdanpak pada kosumsi bahan bakar minyak yang akan meningkat, kemacetan yang dibuat karena padatnya jumlah kenderaan roda empat yang setiap hari melintas dan diantara padatnya jumlah kenderaan tersebut hanya satu banding sepuluh yang satu mobil diisi oleh dua atau lebih penumpang, kebanyakan dari mereka golongan elit menggunakan kenderaan hanya untuk pribadi sendiri, hal inilah yang mengakibatkan konsumsi BBM akan meningkat. Antrian di pengisian bahan bakar bersubsidi justru dipenuhi oleh kenderaan roda dua, sedangkan roda empat yang kebanyakan mewah tidak mengantri lama mengisi BBM bersubsidi, ini sangat kontradiksi sekali, kenderaan roda dua yang tidak besar dalam konsumsi bahan bakar justru antri sampai puluhan meter untuk mendapatkan BBM bersubsidi sedangkan mobil yang konsumsinya lebih dari 20X lipat dari kenderaan roda dua dengan mudah mendapatkan subsidi BBM hal ini seolah-olah pemerintah memberikan subsidi BBM tersebut untuk kalangan kaya dan elit, padahal di pengisian pertamax malah kosong dan sangat langka sekali melihat kenderaan roda empat yang mengisi pertamax yang notabenenya bahan bakar non subsidi. Jika pemerintah tidak bijak dalam menyikapi masalah ini maka pemerintah tidak akan bisa menyelamatkan uang negara dari subsidi BBM ini karena distribusi subsidi BBM yang tidak tepat pada sasaran yang di tuju.